Bantul, CyberNews. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) dipastikan tidak akan selesai pada tahun 2011. Hal ini disebabkan tidak seriusnya DPR menyelesaikan RUUK, yang sebenarnya sudah nampak sejak periode 2004-2009
Padahal jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, akan selesai pada 9 Oktober 2011 mendatang. "Kami belum tahu langkah selanjutnya yang jelas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY habis bulan Oktober nanti," kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Bantul, Senin (22/8).
Menurutnya, dalam RUUK DIY ada tiga pilar yang perlu diperhatikan, yaitu rakyat, adat dan pemerintah. Unsur pertama yaitu rakyat sudah jelas menginginkan penetapan, unsur kedua yaitu adat dalam hal ini adalaha keraton sejak dulu juga menginginkan penetapan dan saat ini tinggal unsur ketiga, yaitu pemerintah.
Kini tinggal menunggu sikap pemerintah bagaimana dalam menanggapi masalah RUUK DIY ini. "Apabila DPR tidak bisa kerja, maka pemerintah bodoh," kata Sulistyo.
Dikatakan, jika Kasultanan Yogyakarta orientasinya hanyalah kekuasaan, maka sudah sejak dahulu sebelum merdeka, Sultan memimpin Jawa itu menerima tawaran dari Belanda. Namu kenyataannya, tidak bersedia merendahkan kerajaan-kerajaan lain.
Bahkan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Sri Paduka Alam VIII menyatakan bergabung dengan NKRI. "Kalau dahulu sesama kerajaan tidak merasa saling direndahkan, namun saat ini ketika mereka berkuasa justru merendahkan orang lain," katanya.
Lebih lanjut Sulis menyatakan, jika dahulu Belanda sangat menghargai keberadaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Sri Paduka Paku Alam, sebaliknya sekarang justru pemerintahan yang tidak menghargai keberadaan Keraton Nyogyakarta Hadiningrat.
Bagi PANDU sendiri, lanjut Sulis, tidak akan berpikir ketika masa jabatan Sultan sebagai gubernur selesai. Pasalnya PANDU akan memperjuangkan penetapan dari segala lini. "Kami tidak terlalu pusing masalah perpajangan jabatan gubernur," katanya.
( Sugiarto / CN26 / JBSM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar