YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X enggan menanggapi sikap Partai Demokrat yang hingga kini masih tetap pada pendiriannya untuk mendukung opsi pemilihan dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Sultan mengaku menyerahkan hal tersebut pada anggota dewan.
"Terserah anggota dewan saja. Kan legislasi keputusan ada di DPR RI. Ya terserah DPR RI bagaimana bisa menyelesaikan itu, bukan di tempat saya," kata Sultan usai menghadiri rapat paripurna DPRD DIY di gedung dewan setempat, Senin (23/5).
Terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUUK DIY yang telah disampaikan, Sultan mengaku tidak tahu-menahu mengenai rincian di dalamnya. Termasuk mengenai rencana konsolidasi dewan eksekutif dengan rakyat.
"Saya kan juga tidak tahu isi DIM itu apa. Tanya DPR saja, jangan saya. Kan saya tidak tahu tindak lanjutnya apa, isinya apa, karena itu kan nanti diberikan pada rakyat," ungkap Sultan.
Sementara itu, menanggapi adanya rencana masyarakat Yogyakarta yang ingin menggelar kongres rakyat untuk mencapai kesepakatan penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sultan mempersilahkan dengan konsekuensi tetap menjaga ketertiban. "Ya silahkan saja, itu kan aspirasi masyarakat. Asal tertib dan damai saja," tandas Sultan.
Terpisah, Ketua DPD Demokrat DIY, Sukedi menuturkan, persoalan DIM yang menyebutkan bahwa partai Demokrat masih berpegang teguh pada pemilihan jabatan Gubernur, pada dasarnya adalah berdasarkan pada keputusan pusat. "Demokrat di DPRD DIY masih satu suara dan menunggu keputusan pusat. Kita belum akan merubah wacana jika pusat juga belum merubahnya," imbuhnya. (Ran)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar