BANTUL (KRjogja.com) - Koordinator Presidium Gerakan Rakyat Mataram Binangun, Rustam Fathoni menyatakan, tidak konsistennya partai politik dalam menyikapi polemik Keistimewaan DIY dikarenakan tidak paham sejarah. Rustam menilai, Partai Demokrat selaku penguasa pemerintahaan ternyata sangat egois dan tidak memahami aspirasi masyarakat DIY.
Keistimewaan DIY yang dilindungi oleh undang-undang, kata Fathoni, ternyata diabaikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan politik sesaat. Ada beberapa daerah lain yang memiliki kekhususan, seperti DKI yang tidak memilih walikota, namun pemerintah tidak mengusiknya. “Jika demokrasi berarti pemilihan, maka semua daerah juga harus diberlakukan sama,” kata Kepala Desa Jambidan, Banguntapan ini, Minggu (13/3).
Menyoal sejarah DIY, diakui Fathoni sama saja tidak menghargai sejarah dan pengorbanan yang diberikan untuk Republik Indonesia. “DIY turut berperan dalam menjaga kemerdekaan dan menjaga Negara ini dalam percaturan internasional, jika terus diusik, maka rakyat akan marah,” buka dia.
Perjuangan dan pergerakan yang saat ini digelorakan oleh warga DIY adalah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia pun meminta kepada DPRD Kota serta Kabupaten dan DPRD DIY untuk terus mengawal semangat keistimewaan DIY yang ditandai dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
“Dalam rapat paripurna di setiap DPRD, keputusan sudah jelas yakni penetapan, ini harus terus dikawal hingga DPR RI,” pinta Fathoni.
Menurutnya, karena sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, yang merupakan representasi perwakilan rakyat, maka aspirasi tersebut harus dijaga. “Komisi II DPR RI telah mendapat kenyataan bahwa rakyat DIY sangat mendukung keistimewaan dan penetapan, ini jangan dipelintir lagi,” tegasnya.
Fathoni mengungkapkan, partai-partai yang mempermainkan perasaan rakyat DIY hanya demi kepentingan sesaat dan mengatasnamakan demokrasi namun tidak memperhtikan sejarah. (*-7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar