YOGYA (KRjogja.com) - Tim asistensi Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY meminta kepada pemerintah maupun DPR-RI untuk dapat melibatkan mereka dalam pembahasan RUUK DIY. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengawal pembahasan RUUK DIY dari aspek materi termasuk memberikan hak suara selaku anggota tim.
Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi DIY, Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, pihaknya bersama tim asistensi akan mencermati draft RUUK dari pemerintah yang sudah dikirim. Termasuk adanya istilah Gubernur utama dari versi pemerintah.
"Nanti kalau komisi II bisa mengundang, akan kami berikan masukan. Karena kita biasanya kalau diundang tidak punya hak suara. Kita akan kawal dari aspek materi dan intinya kalau ada pembahasan kita minta untuk dilibatkan," ujarnya di komplek Kepatihan, Jumat (28/1).
Pihaknya mengaku akan mengundang pakar guna mendengarkan aspek yuridis dari pembahasan RUUK DIY untuk menyeimbangkan argumentasi. Hal tersebut dimaksudkan agar ketika ada perspektif lain yang muncul, maka sudah ada kesiapan.
Sultan sendiri, lanjutnya, dalam pertemuan dengan tim asistensi tidak membahas tentang dinamika RUUK yang terjadi di Jakarta. "Jadi akan ada penetapan atau tidak, akan ada penggembosan atau tidak yang penting Sultan hanya menyampaikan pembahasan itu bisa cepat, bisa juga lama. Sehingga semua pihak diminta untuk mempersiapkan materi," katanya.
Menurutnya, hal paling menonjol yang disampaikan Sultan adalah presiden menginginkan Sultan untuk menempati posisi Gubernur utama. Intinya hal tersebut agar jangan sampai Sultan terkena masalah hukum.
"Tetapi sekali lagi Sultan menegaskan, bahwa dirinya menjadi Gubernur atau tidak maka seharusnya memiliki posisi dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sultan jusru berpandangan, yang seperti itu (membedakan perlakuan) justru adalah monarki. Justru kan malah pemerintah yang ingin memberikan tempat tersendiri," tuturnya.
Pihaknya mengaku tidak bisa memberikan target kapan pembahasan RUUK ini bisa selesai. Tetapi sikap optimis selalu dipegang teguh.
"Kalau yang punya target itu kan pemerintah. Kita hanya mengikuti. Tetapi sekali lagi cepat atau tidak yang jelas kan Oktober nanti masa perpanjangan jabatan Sultan sudah habis. Ya tergantung SBY nanti. Kan masyarakat bisa lihat itu cepat atau lambatnya karena apa," tandasnya. (Ran)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar