Kraton Siap Bertemu DPR Untuk Bahas RUUK;93.2% Warga DIY Pro Penetapan

31/12/2010 09:01:51 YOGYA (KR) - Pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY akan menjadi salah satu bentuk ketegangan hubungan pusat dan daerah pada tahun 2011. Bahkan permasalahan keistimewaan DIY mulai menjadi perdebatan sejak tahun 1998, kemudian berulang secara periodik setiap habis masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Setiap pembahasan mengenai keistimewaan dilakukan, selalu berujung runcing pada mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. ”Masyarakat DIY yang masih memiliki ikatan emosional secara sosial kultural dengan kraton akan sulit menerima bila raja mereka dikonteskan dalam pemilu. Hal itu diperkuat dengan adanya hasil penelitian laboratorium politik UMY yang menyatakan 93,2 persen warga DIY mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur,” kata Eko Priyo Purnomo MSI MRes tim peneliti UMY dalam diskusi akhir tahun Otonomi Daerah, Pilkada * Bersambung hal 7 kol 1 dan Keistimewaan DIY dalam Bhineka Tunggal Ika di ruang sidang Fisipol UMY, Kamis (30/12). Selain Eko Priyo diskusi akhir tahun tersebut juga menghadirkan staf pengajar Tunjung Sulaksono SIP, dekan Fisipol UMY Dr Achmad Nurmadi MSc, Dian Eka Rahmawati MSi dan Ane Permatasari MSi dengan moderator Pemred SKH Kedaulatan Rakyat Drs Octo Lampito MPd. Menurut Eko, berdasarkan data yang ada dari 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, wilayah loyalitas terhadap keistimewaan DIY yang paling tinggi berada di Kabupaten Gunungkidul mencapai 96 persen. Dalam penelitian tersebut tidak ada perbedaan antara responden yang berpendidikan rendah, sedang dan tinggi. Artinya adanya asumsi yang menyatakan bahwa yang mendukung penetapan adalah warga DIY yang berpendidikan rendah tidak benar. Dalam kesempatan itu Dian Eka menyatakan, Sultan dan Paku Alam hanya bisa menduduki jabatan politik di level lokal (Provinsi). Dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang otomatis melekat pada Sultan dan Paku Alam, tidak memungkinkan mereka bertarung di tingkat pusat dan meninggalkan jabatan gubernur. Sebab apabila hal itu dilakukan dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah baru untuk pengisian jabatan Gubernur. Untuk itu seandainya ingin berkiprah di level nasional, Sri Sultan dan Paku Alam lebih tepat sebagai figur negarawan dan bukan politisi. ”Mekanisme rekrutmen internal kraton untuk menentukan pengganti Sultan dan Paku Alam belum tentu mengakomodir sisi kapabilitas dan kompetensi calon, karena didasarkan pada silsilah. Artinya, pihak kraton memiliki kewajiban moral untuk menyiapkan pengganti yang kapabel dan kompeten sebagai gubernur dan wakil gubernur,” paparnya. Sementara Ane Permatasari mengungkapkan, setiap kali publik membicarakan tentang keistimewaan DIY selalu dikaitkan dengan pemilihan atau penetapan. Padahal keistimewaan DIY tidak hanya terkait dengan hal itu, tapi juga persoalan lain. Misalnya yang terkait pertanahan seperti Sultan Ground. Achmad Nurmandi menambahkan, desentralisasi politik di Indonesia tidak harus seragam, termasuk dalam Pilkada. Hal itu dikarenakan kondisi daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak sama. Jika dipaksakan melakukan, dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru. ”Saya kira pemilihan daerah secara langsung cukup bagus karena bisa mencerminkan sistem demokrasi. Tapi bukan berarti model tersebut bisa diterapkan disemua daerah di Indonesia,” tambahnya. Terpisah, GBPH Joyokusumo mengatakan, pada masa reses tidak ada rencana dari keluarga Kraton Yogyakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI kaitannya dengan pembahasan RUUK DIY. Justru kemungkinan besar pihak DPR RI yang akan memanggil keluarga Kraton Yogya setelah masa reses dan sidang awal pembahasan RUUK dilakukan di DPR RI. ”Kami siap, andai setelah sidang awal mengundang kami,” ujarnya usai menjadi pembicara diskusi di Aula KR, Kamis (30/12). Menurut Gusti Joyo, meski ada pertemuan antara Sultan dengan SBY beberapa waktu lalu, tetap saja keputusan ada di tangan DPR RI. Sehingga pihak kraton menunggu hasil dalam pembahasan di DPR RI. (Ria/Apw)-f KR-Franz Boedisukarnanto Caption: Para narasumber dalam acara refleksi akhir tahun jurusan Ilmu Pemerintahan di UMY