RUUK DIY Dibahas Komisi II DPR;Demokrat Kota Pro Penetapan

14/01/2011 08:10:12 YOGYA (KR) - Berbeda dengan lainnya di provinsi dan kabupaten/kota, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Yogyakarta menyatakan mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masuk dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK DIY). Dengan sikap ini, maka DPRD Kota Yogyakarta dalam Rapat Paripurna (Rapur), Kamis (13/1) secara bulat mendukung penetapan. Dalam Rapur yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam IX, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkot, para anggota melakukan tanda tangan sebagai bukti dukungan terhadap penetapan. Suasana Rapur yang dipimpin Ketua DPRD Kota, Henry Kuncoroyekti berjalan lancar, berbeda dengan Rapur di kabupaten lain yang diwarnai kecaman kepada Partai Demokrat yang menolak penetapan. Kali ini, mereka justru dipuji karena keberanian untuk menyatakan mendukung penetapan. Sementara di Jakarta dikabarkan, poembahasan RUUK DIY dilakukan di Panja Komisi II. Dengan keputusan ini, maka pembahasan RUUK tidak dilakukan di Panitia Khusus (Pansus). ”Saya yakin ini akan memberikan strugle politik yang cukup tinggi. Pembahasan tetap di Komisi II DPR karena ini menjadi tugas dan kewenangan Komisi II DPR,” ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Panja sendiri akan dibentuk tanggal 20 Januari mendatang. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo akan memimpin Panja ini. Dalam Rapur di DPRD Kota Yogya kemarin, tidak mengagendakan pandangan fraksi dan hanya menyatakan kebulatan tekad. Namun ketika akan ditutup, salah satu anggota dari FPDIP, Sujanarko mendesak dilakukannya pandangan fraksi yang kemudian akhirnya disetujui. Dalam pandangannya, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Marwoto Hadi semakin menegaskan bahwa fraksinya mendukung keistimewaan Yogyakarta berdasarkan aspek yuridis, historis dan filosofis. Selain itu pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUUK, menyampaikan aspirasi warga Kota Yogya ke pusat dan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam bertahta menjadi gubernur dan wakil gubernur seumur hidup. ”Saya minta kepada rekan-rekan Fraksi Demokrat yang saat ini hadir semuanya untuk berdiri sebagai wujud dukungan kita pada penetapan keistimewaan,” tegas Marwoto disambut sorak dan tepuk tangan. Meski demikian, ketika dikonfirmasi usai rapur, seluruh anggota Fraksi Demokrat enggan memberikan keterangan lebih lanjut. ”Kami no comment dahulu, semuanya kami serahkan pada pimpinan dewan,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Danang Wahyu Broto sambil berlalu pergi. Senada dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Sinarbiyat Nujanat juga menyatakan hal serupa. ”Pokoknya sikap kami ya sudah jelas sampaikan dalam pandangan umum fraksi kami di rapur. Selanjutnya kami akan coolling down dahulu,” jelasnya. Sedangkan Sultan menyatakan terimakasih dan memberikan selamat kepada semua fraksi, termasuk Fraksi Demokrat yang telah menyampaikan pendapatnya dengan penetapan. ”Ya karena Kota Yogyakarta kan memang berbeda dengan yang lain. Kalau soal perbedaan itu (Demokrat-red), ya tanyakan saja pada Fraksi Demokrat, mosok tanya sama saya,” ungkap Sultan. Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti menyatakan legislatif sudah berusaha mengakomodir aspirasi warga Kota Yogyakarta. Ditanya mengenai berubahkan mekanisme pelaksanaan rapur, secara pribadi ia menyatakan kekecewaanya. Meski demikian ia merasa puas karena bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Pada rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Mataram Binangun (GRMB) dan menyajikan beragam atraksi budaya seperti nyanyian dan tarian tradisional. Sementara di DPR RI, Badan Musyawarah (Banmus) memutuskan bahwa pembahasan Anggota Komisi II DPR dari FPG Nurul Arifin yang juga calon anggota Panja menuturkan pembicaraan di Panja akan berkutat di posisi gubernur. Nurul menuturkan akan banyak sekali perdebatan terkait posisi strategis tersebut. Secara terpisah, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengakui kebesaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang demikian berkuasa pada zamannya, tapi masih memikirkan kemajuan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya tanah yang luas yang menjadi tempat perempuan berkiprah untuk maju dan setara secara jender. ”Karena itu Kowani tetap mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sedang memperjuangkan keistimewaan DIY. Sebab sejarah adalah sejarah yang tak bisa dilupakan begitu saja,” tandas Ketua Umum Kowani Pusat Dr Dewi Motik dalam puncak peringatan HUT Yayasan Hari Ibu (YHI) Kowani di Balai Shinta Mandala Bhakti Wanitatama, Kamis (13/1). Peringatan dihadiri pula tokoh perjuangan perempuan Ny Imam Sudiyat dan tokoh perempuan DIY lain seperti BRAy Poeger, Ny Sri Hartami Brotomulyono SH dan yang lain. Dalam laporan Ketua Panitia Peringatan HUT YHI Kowani ke-57, Hj Toeti Indarsih Loekman mengemukakan, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam memperingati ulangtahun. Selain ziarah ke TMP, lomba juga memberikan bantuan pada korban erupsi Merapi termasuk menyediakan fasilitas laundry bekerjasama dengan TP PKK DIY. ”YHI Kowani bekerjasama dengan Yayasan Palem juga menghijaukan lereng Merapi dengan 12.350 batang pohon yang penanaman simbolis dilakukan di Petung Kepuharjo oleh Dr Dewi Motik, Kamis (13/1). Ada tanaman petai cina, durian, jati dan buah-buah lainnya,” jelas Toeti I Loekman. (M-1/Sim/Mgn/Fsy)